Administrasi adalah sesuatu yang terdapat pada suatu organisasi yang memberi kehidupan kepada organisasi tersebut sehingga, organisasi tersebut dapat tumbuh, bergerak, dan berkembang. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut pemerintah atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Mengingat setiap gaji pegawai berbeda, memungkinkan terjadinya kekeliruan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, sehingga perlu dilakukan administrasi pajak. Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui sistem administrasi pajak penghasilan pasal 21 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas Akhir ini menggunakan metode penulisan deskriptif-kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, observasi dan wawancara. Dalam praktik penatausahaan pajak penghasilan pasal 21 di DLHK DIY tidak terlepas dengan sistem penggajian dan tunjangan yang disebut sebagai belanja pegawai. Gaji pegawai diterima melalui pembayaran langsung (LS) transfer ke rekening masing-masing pegawai. Pembukuan atas gaji dan pajak penghasilan pegawai dilakukan melalui aplikasi gaji Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), sehingga perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sudah terhitung dan muncul secara otomatis di dalam sistem sesuai dengan gaji pegawai yang sudah diinput. Pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dilakukan setiap bulan, lalu pada akhir tahun bendahara gaji membuat SPT Tahunan untuk para pegawai. Adapun beberapa tahapan untuk pembayaran gaji serta pemungutan pajak penghasilan pasal 21 yaitu pengajuan SPP-LS ke PPK-SKPD untuk penerbitan SPM, Penerbitan SP2D oleh BPKAD selaku Kuasa BUD setelah SPM diterima, dan tahap Pembelanjaan gaji melalui Bank BPD DIY yang sudah bersih dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 oleh bendahara.

Kata Kunci: Administrasi, Pajak Penghasilan, Keuangan Daerah