Penelitian ini membahas mekanisme pemungutan dan efektivitas Pajak Alat Berat (PAB) sebagai dasar untuk mengevaluasi kebijakan yang telah dijalankan agar pelaksanaannya ke depan dapat lebih efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh perubahan regulasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 yang menghentikan sementara pemungutan pajak antara tahun 2017 hingga 2024. Sejak 2024, pemungutan kembali dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 dan aturan turunannya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan hukum empiris menggunakan metode analisis deskriptif, wawancara, dan studi dokumen. Hasil menunjukkan bahwa regulasi dan prosedur teknis telah tersedia dengan baik, namun implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia, serta kesulitan dalam menentukan nilai jual alat berat sebagai dasar perhitungan pajak. Efektivitas pemungutan sempat mencapai 99% pada Desember 2024, namun menurun tajam pada periode Januari–Mei 2025 akibat absennya target penerimaan dan lemahnya tindak lanjut administratif. Faktor geografis dan ekonomi turut memengaruhi rendahnya intensitas penggunaan alat berat sebagai objek pajak. Penelitian ini merekomendasikan penetapan target bulanan yang terstruktur, penguatan kapasitas manajerial, serta penyesuaian sistem penilaian objek pajak guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penerimaan PAB.

Kata Kunci: Mekanisme Pemungutan Pajak, Pajak Alat Berat, Efektivitas Penerimaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.