ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menganalisis data skunder berupa laporan keuangan perusahaan dan data kepatuhan pajak yang diperoleh dari Direktoral Jendral Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN secara signifikan meningkatkan penerimaan negara, tetapi tidak serta merta meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Beberapa faktor lain seperti efektivitas pengawasan, kesadaran pajak, dan kemudahan administrasi perpajakan juga memengaruhi tingkat kepatuhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, antara lain dengan memperkuat sistem pengawasan, memberikan edukasi perpajakan yang lebih intensif, dan menyederhanakan prosedur perpajakan. Penelitian ini mengeksplorasi dampak tidak langsung dari kenaikan tarif PPN sebesar 2% terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia, dengan fokus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui studi kasus dan wawancara mendalam, penelitian ini menemukan bahwa kenaikan tarif PPN memberikan tekanan keuangan yang signifikan pada UMKM sehingga beberapa dari mereka memilih untuk tidak melaporkannya secara lengkap. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak dan efektivitas layanan perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang lebih progresif dan dukungan yang lebih besar bagi UMKM diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

kata kunci: Perpajakan, PPN, Wajib Pajak, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah